Indonesian English

Sejak ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1992, Komite Akreditasi Nasional (KAN) terus berkembang untuk memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian secara objektif dan tidak memihak. Sampai akhir 2018 terdapat 2019 LPK yang sudah diakreditasi KAN. Terdiri dari 1742 laboratoium dan lembaga inspeksi, serta 277 lembaga sertifikasi.


 “Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus memelihara kompetensi mereka melalui kegiatan on site assessment, baik itu akreditasi awal, re-akreditasi, maupun surveillance. Termasuk witness assessment, karena sekarang, di ISO/IEC 17011:2017 witness assessment menjadi suatu kata kunci yang sangat ditekankan,” ujar Deputi Bidang Akreditasi BSN selaku Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S. Achmad saat membuka "Sosialisasi Dokumentasi Mutu KAN Sesuai ISO/IEC 17011:2017" pada Selasa, 26 Maret 2019 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 200 asesor dan anggota panitia teknis KAN.

 

Berdasarkan data, hingga Maret 2019, jumlah asesor KAN ada 956 orang dan tenaga ahli sejumlah 550 orang. Dalam kesempatan ini, Kukuh pun menjelaskan bahwa dalam ISO/IEC 17011:2017, sebagai persyaratan badan akreditasi, dipersyaratkan tentang kompetensi orang-orang yang mengoperasikan akreditasi berdasarkan level tanggung jawabnya atau tugas dan fungsinya. “Sebagai asesor yang melakukan on site assessment, dari 13 persyaratan kompetensi, bapak – ibu harus memiliki seluruh kompetensi yang dipersyaratkan,” jelas Kukuh. Contohnya, Kukuh melanjutkan, bapak – ibu sebagai asesor harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan semua level orang yang ada di LPK, baik berbicara dengan top management, middle management, maupun dengan operatornya.

 

Forum ini juga menghadirkan para direktur KAN untuk memaparkan kebijakan-kebijakan KAN, khususnya yang terkait ISO/IEC 17011:2017. Direktur Akreditasi Laboratorium, Fajarina Budiantari memaparkan kebijakan KAN U-01 (Syarat dan Aturan Akreditasi LPK); Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Donny Purnomo menjelaskan kebijakan KAN U-02 (Kategori Temuan); dan Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, Triningsih Herlinawati, menerangkan kebijakan KAN U-03 (Penggunaan simbol akreditasi KAN) dan KAN U-04 (Kebijakan Penggunaan Tanda Gabungan IAF MLA - ILAC MRA). Diharapkan, dengan sosialisasi ini, para peserta dapat meningkatkan kompetensinya dan dapat selalu konsisten serta imparsial dalam melaksanakan tugasnya. (ald-Humas)

 

Berita

Perubahan Kebijakan Akreditasi di Masa Pandemi Covid-19 Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pada Kamis (9/7/2020) telah dilaksanakan Sosialisasi Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19. Acara diselenggarakan melalui webinar dan streaming Youtube. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada Lembaga Inspeksi (LI), Lembaga Sertifikasi (LS), serta Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) mengenai kebijakan KAN No 007/KAN/06/2020 yang merupakan perubahan dari kebijakan KAN No 003/KAN/04/2020 yang ditetapkan tanggal 15 April 2020.

Selengkapnya...
Pengumuman Hasil Seleksi dan Pelaksanaan Pelatihan Asesor Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 KAN 2020

Kami beritahukan dengan hormat, berikut nama-nama peserta pelatihan asesor laboratorium penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 tahun 2020 yang dinyatakan lolos seleksi persyaratan administrasi sebagaimana terlampir. 

Selengkapnya...
FGD Skema Akreditasi LS Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (LSSMOP) Berdasarkan SNI ISO 21001

ISO 21001:2018 merupakan standar sistem manajemen pertama di tingkat internasional yang diperuntukkan secara spesifik bagi sektor organisasi Pendidikan. Standar yang dirilis pada bulan Mei 2018 ini secara umum memberikan panduan tentang bagaimana memastikan mutu layanan pendidikan dengan pendekatan sistem manajemen. Sebagai salah satu wujud kontribusi Badan Standardisasi Nasional (BSN) terhadap mutu pendidikan di Indonesia, dokumen ISO ini telah diadopsi sebagai standar nasional pada tanggal 14 Juni 2019 dengan penamaan dokumen SNI ISO 21001:2018 – Organisasi pendidikan – Sistem manajemen untuk organisasi pendidikan – Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Selengkapnya...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.