Dalam rangkaian acara Penganugerahan Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2023 dan Peresmian Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S. Achmad menyerahkan Sertifikat Akreditasi kepada 4 Lembaga Validasi/Verifikasi (LVV) Skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang telah terakreditasi oleh KAN pada Selasa (24/10/2023) di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta.  

Keempat LVV tersebut adalah PT Mutu Agung Lestari, PT Sucofindo, PT TUV Nord Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, LVV Gas Rumah Kaca (GRK), khususnya untuk NEK, harus terakreditasi oleh KAN.

“Akreditasi adalah kegiatan untuk memastikan LVV telah memenuhi standar internasional SNI ISO/EIC 17029:2019 [Prinsip dan persyaratan umum lembaga validasi dan verifikasi]. Artinya, kompetensi keempat LVV ini sudah diakui secara internasional, karena skema akreditasi KAN sudah diakui secara internasional,” ungkap Kukuh.

Untuk mendapatkan akreditasi, menurut Kukuh, LVV harus memenuhi tiga kata kunci, antara lain kompetensi, yakni melalui pemenuhan SNI ISO/IEC 17029:2019; Konsistensi, melalui pemenuhan tata cara sesuai perundang-undangan; serta imparsialitas, yaitu objektivitas dalam melakukan kegiatan validasi/verifikasi.

Akreditasi LVV menjadi hal yang esensial dalam menjaga kredibilitas serta untuk proses pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang kuat dan yang mendapat pengakuan internasional.

Pada acara ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyerahkan Penghargaan Proklim 2023 kepada 26 penerima trofi Lestari, 55 trofi Utama, 65 Pembina, dan 23 Pendukung.  

“Hingga saat ini, terdapat 6.708 Desa wilayah proklim yang terdaftar di Sistem Regitri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) sebagai Desa Iklim. SRN PPI adalah sistem registrasi nasional dimana PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya umitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan NEK di Indonesia,” jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Dalam kesempatan ini, Menteri Siti didampingi Kepala BSN dan tamu undangan meresmikan RKKIK. Sebagai upaya meningkatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan, KLHK membangun dan menyediakan RKKIK, yang melayani pemangku kepentingan yang berkaitan dengan aksi-aksi pengendalian perubahan iklim. Layanan yang diberikan meliputi 5 bidang, yakni NDC Mitigasi perubahan iklim, NDC Adaptasi Perubahan Iklim, NEK, SRN, dan konsultasi. RKKIK menjadi wadah kolaborasi dan konsultasi pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan efektivitas pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Pertemuan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas atas aksi nyata dalam melaksanakan upaya pengendalian perubahan iklim, adaptasi, dan mitigasi, serta menyebarluaskan dan diseminasi perkembangan isu dan kebijakan perubahan iklim nasional kepada publik, serta memperkenalkan layanan publik KLHK kepada seluruh pemangku kepentingan pengendalian perubahan iklim. (Put)

 

Berita

Kolaborasi BSN dengan Stakeholder Melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Skema PTBAE-PU

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Skema PTBAE-PU sehubungan telah tersedianya dokumen petunjuk teknis (juknis) skema NEK untuk PTBAE-PU (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha) di Hotel Swiss-Belhotel, Bogor(1/2/2024). 

Read more ...
Rapat KAN Bahas Keputusan Akreditasi LPK

Komite Akreditasi Nasional (KAN) melaksanakan Rapat KAN pertama tahun 2024 pada Rabu (24/1/2024) di Kantor BSN, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua KAN, Kukuh S. Achmad dan dihadiri para anggota KAN yang merupakan perwakilan para pemangku kepentingan.

Read more ...
Sosialisasi Sistem Kerja Anggota KAN: Imparsial, Kompeten, Konsisten

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan persyaratan yang ada dalam SNI ISO/IEC 17011:2017 dan dengan adanya pembaharuan susunan keanggotaan KAN, KAN melangsungkan Sosialisasi Sistem Kerja Anggota KAN dan SNI ISO/IEC 17011:2017 di Kantor BSN, Jakarta pada Rabu (10/1/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh 14 anggota dari total 17 anggota KAN.

Read more ...
Menuju APAC 2024: Pembahasan Persiapan Peer Evaluation

Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mendapat pengakuan internasional melalui International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APAC). 

Read more ...
Rapat KAN Terakhir di Tahun 2023

Komite Akreditasi Nasional (KAN) melangsungkan rapat KAN Desember 2023 yang merupakan Rapat KAN terakhir tahun ini. Acara dipimpin oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku ketua KAN, Kukuh S. Achmad serta diikuti oleh anggota KAN yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, industri, asosiasi, profesional, dan akademisi.

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.