Indonesian English

 Focus Grup Discussion (FGD) dilaksanakan tanggal 18 Juni 2020 melalui media daring zoom yang diikuti sekitar 450 wakil Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi terkait Asesmen Jarak Jauh (Remote Assessment) sebagai salah satu solusi mematuhi protokol kesehatan pada aktivitas yang kita lakukan tetapi tetap menjaga kredibilitas pelaksanaan jasa inspeksi maupun jasa sertifikasi pada masa pandemic covid ini. Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang salah satu tugasnya adalah memastikan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan pemeliharaan kompetensi personil LPK, pada awal masa pandemi langsung mengambil tindakan yaitu mengkaji hal-hal yang harus dipenuhi oleh LPK. Tanggung jawab ini diambil antara lain karena tata cara melakukan akreditasi memiliki time frame yang cukup ketat dan harus kita jaga. Dalam membuat kebijakan, KAN selalu mengacu kepada kesepakatan internasional baik IAF dan ILAC, yaitu dengan tetap memelihara kompetensi LPK dan memperhatikan manajemen resiko. Salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh KAN dalam masa Pandemi ini adalah Kebijakan remote assessment dan juga panduan untuk digunakan oleh LPK dalam mengaudit ke organisasi atau industri.

Penggunaan asesmen jarak jauh (remote assesment) dengan maksud agar kegiatan penilaian kesesuaian tetap dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan informasi/data. Begitulah beberapa kalimat yang disampaikan oleh Kukuh S. Achmad selaku Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) ex officio Ketua KAN pada pembukaan FGD. 

 

FGD ini menghadirkan narasumber yaitu Triningsih Herlinawati (Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN – KAN), Donny Purnomo (Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN – KAN) dan Kurnia (Direktur PT Trustindo Prima Karya). “KAN 004 mengatur tentang sertifikasi LI/LS/LVV, tetapi demikian apabila skema yang dioperasionalkan oleh KAN mempunyai kaitan dengan regulator yang dimana regulator tersebutselaku pemilik skema dan regulator telah mengeluarkan kebijakan sertifikasi selama masa pandemik (contoh dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skema SVLK dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan skema Usaha Pariwisata-nya), maka kebijakan tersebut yang menjadi acuan LPK terkait. Namun, LPK yang menjalankan skema akreditasi voluntry (misal sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu) maka LPK tersebut harus mengikuti kebijakan KAN 004 terkait pelaksanaan assessment remote”, ujarTriningsih.

Pada kesempatan selanjutnya, Donny menambahkan bahwa dalam pemenuhan seluruh prinsip persyaratan akreditasi, secara umum sama antara remote assessment dan physical assessment. Namun, dalam remote assessment persyaratan proses dan sumberdaya memerlukan persyaratan khusus dalam pelaksanaannya. Selain itu, ada 3 (tiga) titik kritis dalam remote assessment, yaitu:

  1. Media komunikasi;
  2. Perencanaan asesmen;
  3. Penyusunanl aporan, mekanisme konfirmasi dan klarifikasi temuan asesmen.

FGD ini semakin menarik tatkala Kurnia salah satu wakil dari LS menyampaikan pengalamannya ketika dilakukan remote assessment oleh KAN dan juga pengalaman dalam melakukan remote audit terhadap kliennya mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Kurnia menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan remote assessment maupun remote audit, yaitu:

  1. Pemastian kesiapan fasilitas teknologi;
  2. Penyiapan dan pengiriman data yang akan diverifikasi;
  3. Kemampuan manajemen dan personel LPK melakukan proses audit (uji coba jaringan dan cara kerja)
  4. Pelaksanaan proses remote assessment/remote audit, (menyiapkan beberapa ruang rapat/breakout room.

Setelah penyampaian materi oleh para narasumber, dibuka kesempatan Tanya jawab kepada peserta agar dapat mengetahui feedback dari peserta terhadap materi yang disampaikan oleh para narasumber. FGD ini ditutup oleh Puji Winarni (Sestama BSN ex officio Sekjen KAN) dengan penyampaiannya bahwa pelaksanaan FGD remote assessment ditengah kondisi pandemi seperti saat ini sangat relevan dilaksanakan. Tanggapan dan masukan dari seluruh LPK menjadi perhatian KAN dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. (AH&FA)

 

Berita

Perubahan Kebijakan Akreditasi di Masa Pandemi Covid-19 Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pada Kamis (9/7/2020) telah dilaksanakan Sosialisasi Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19. Acara diselenggarakan melalui webinar dan streaming Youtube. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada Lembaga Inspeksi (LI), Lembaga Sertifikasi (LS), serta Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) mengenai kebijakan KAN No 007/KAN/06/2020 yang merupakan perubahan dari kebijakan KAN No 003/KAN/04/2020 yang ditetapkan tanggal 15 April 2020.

Read more ...
Pengumuman Hasil Seleksi dan Pelaksanaan Pelatihan Asesor Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 KAN 2020

Kami beritahukan dengan hormat, berikut nama-nama peserta pelatihan asesor laboratorium penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 tahun 2020 yang dinyatakan lolos seleksi persyaratan administrasi sebagaimana terlampir. 

Read more ...
FGD Skema Akreditasi LS Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (LSSMOP) Berdasarkan SNI ISO 21001

ISO 21001:2018 merupakan standar sistem manajemen pertama di tingkat internasional yang diperuntukkan secara spesifik bagi sektor organisasi Pendidikan. Standar yang dirilis pada bulan Mei 2018 ini secara umum memberikan panduan tentang bagaimana memastikan mutu layanan pendidikan dengan pendekatan sistem manajemen. Sebagai salah satu wujud kontribusi Badan Standardisasi Nasional (BSN) terhadap mutu pendidikan di Indonesia, dokumen ISO ini telah diadopsi sebagai standar nasional pada tanggal 14 Juni 2019 dengan penamaan dokumen SNI ISO 21001:2018 – Organisasi pendidikan – Sistem manajemen untuk organisasi pendidikan – Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.