Indonesian English

Sertifikasi person memainkan peran yang sangat vital dalam berbagai sektor industri, baik industri manufaktur maupun industri jasa. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengoperasikan skema akreditasi untuk lembaga sertifikasi person. Dalam upaya untuk menembus akses tenaga kerja yang bukan hanya untuk kebutuhan pasar domestik namun juga untuk kebutuhan pasar tenaga kerja global, KAN telah berhasil meraih meraih Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di forum Pacific Accreditation Cooperation (PAC) sejak dua tahun yang lalu. Dalam sidang APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang diselenggarakan di Kyoto Jepang pada 1 - 9 Juni 2018 telah dibahas beberapa item terkait dengan akreditasi lembaga sertifikasi person. Salah satu yang menonjol adalah peranan lembaga sertifikasi person dalam memastikan kompetensi person.

Tujuan sertifikasi person adalah memberikan pengakuan kompetensi person untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu sehingga akan memberikan kepercayaan kepada klien dan pengguna produk atau jasa yang dihasilkan oleh person yang disertifikasi. Pengakuan kompetensi ini dilakukan bukan hanya berdasarkan pemenuhan terhadap kualifikasi saja, namun dibuktikan dengan dilakukan ujian (examination) terhadap person yang disertifikasi. Agar pengoperasian lembaga yang melakukan sertifikasi person ini dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan maka lembaga sertifikasi harus bertindak secara kompeten, tidak memihak dan berintegritas. Untuk itulah lembaga sertifikasi person perlu menerapkan standar SNI ISO/IEC 17024 (Penilaian kesesuaian : Persyaratan umum lembaga sertifikasi person).

Sertifikasi person dalam prakteknya sering diterapkan oleh suatu institusi pendidikan yang ditujukan hanya kepada lulusannya, internal perusahaan dan lembaga lain yang bersifat tertutup (lebih dikenal dengan nama sertifikasi pihak I), bahkan kadang kala mempersyaratkan lulusan institusi pendidikan atau pelatihan tertentu ditetapkan sebagai prasyarat sertifikasi. Praktek yang demikian tidak dibenarkan menurut SNI ISO/IEC 17024 karena akan mengancam lembaga sertifikasi untuk bertindak memihak (tidak imparsial). Prinsip bahwa sertifikasi person memberikan nilai pada kepercayaan publik melalui asesmen kompetensi oleh pihak ketiga juga harus dipegang, sebab sertifikasi person harus didasarkan pada bukti-bukti obyektif dari proses asesmen yang adil, valid dan reliabel serta tidak terpengaruh oleh kepentingan lain atau pihak lain.

Dalam sidang APLAC/PAC Joint Annual Meetings beberapa permasalahan yang dibahas adalah masalah kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung resertifikasi; sertifikasi oleh lembaga sertifikasi person terhadap karyawannya sendiri serta permasalahan tanda tangan digital. Pengalaman sebagai persyaratan resertifikasi harus dilakukan evaluasi bahwa pengalaman tersebut terkait langsung dengan kompetensi. Misal seseorang dengan kompetensi pemadam kebakaran, pengalaman kerja yang dapat diklaim dalam rangka resertifikasi adalah pengalaman bekerja yang relevan dengan pemadam kebakaran bukan pengalaman bekerja sebagai tenaga administratif atau manajemen pada dinas kebakaran.

Saat ini ada 7 badan akreditasi yang sudah menandatangani MLA untuk skema akreditasi lembaga sertifikasi person (ISO/IEC 17024) di forum PAC. Untuk menjadi penandatangan MLA PAC maka melalui suatu proses evaluasi yang sangat ketat oleh para peer-evaluator PAC untuk memastikan bahwa suatu badan akreditasi memenuhi persyaratan standar pengoperasian sebagai sebuah badan akreditasi seperti yang tertuang dalam standar internasional ISO/IEC 17011 maupun persyaratan PAC. Saat ini PAC sedang dalam proses untuk masuk dalam MLA skema akreditasi lembaga sertifikasi person di International Accreditation Forum (IAF). IAF adalah forum kerjasama badan akreditasi pada tingkat internasional yang menaungi akreditasi lembaga sertifikasi (KAN).(SR)

 

 

Berita

Perubahan Kebijakan Akreditasi di Masa Pandemi Covid-19 Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pada Kamis (9/7/2020) telah dilaksanakan Sosialisasi Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19. Acara diselenggarakan melalui webinar dan streaming Youtube. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada Lembaga Inspeksi (LI), Lembaga Sertifikasi (LS), serta Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) mengenai kebijakan KAN No 007/KAN/06/2020 yang merupakan perubahan dari kebijakan KAN No 003/KAN/04/2020 yang ditetapkan tanggal 15 April 2020.

Read more ...
Pengumuman Hasil Seleksi dan Pelaksanaan Pelatihan Asesor Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 KAN 2020

Kami beritahukan dengan hormat, berikut nama-nama peserta pelatihan asesor laboratorium penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 tahun 2020 yang dinyatakan lolos seleksi persyaratan administrasi sebagaimana terlampir. 

Read more ...
FGD Skema Akreditasi LS Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (LSSMOP) Berdasarkan SNI ISO 21001

ISO 21001:2018 merupakan standar sistem manajemen pertama di tingkat internasional yang diperuntukkan secara spesifik bagi sektor organisasi Pendidikan. Standar yang dirilis pada bulan Mei 2018 ini secara umum memberikan panduan tentang bagaimana memastikan mutu layanan pendidikan dengan pendekatan sistem manajemen. Sebagai salah satu wujud kontribusi Badan Standardisasi Nasional (BSN) terhadap mutu pendidikan di Indonesia, dokumen ISO ini telah diadopsi sebagai standar nasional pada tanggal 14 Juni 2019 dengan penamaan dokumen SNI ISO 21001:2018 – Organisasi pendidikan – Sistem manajemen untuk organisasi pendidikan – Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.