Indonesian English

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimaksudkan untuk menjamin bahwa kayu yang beredar adalah legal melalui pengelolaan hutan  Pengelolaan Hutan Produksi Lestari merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

Sesuai dengan peraturan tersebut, lembaga yang melakukan penilai pengelolaan hutan produksi lestari harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Lembaga yang melakukan penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari disebut dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Akreditasi terhadap lembaga tersebut berdasarkan pada kompetensinya dalam melakukan verifikasi legalitas kayu dengan menerapkan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Saat ini sudah ada 14 LPPHPL yang terakreditasi KAN.

 

 

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.