Indonesian English

Dalam rangka menyosialisasikan informasi terkini terkait standardisasi dan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), BSN/KAN mengadakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi yang ke-4 di tahun 2017 pada Kamis 3 Agustus 2017 di Hotel Novotel, Balikpapan. Sebelumnya, Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi telah dilaksanakan di Medan pada bulan Maret, di Bandung pada bulan April, dan di Surabaya pada bulan Mei 2017. Pertemuan ke-4 bertema “Akreditasi Memastikan Kompetensi dan Membangun Kepercayaan” ini dihadiri oleh 100 peserta perwakilan LPK yang terdiri dari Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi yang telah diakreditasi KAN yang berlokasi di daerah Kalimantan Timur dan sekitarnya.



Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S Achmad menekankan kembali mengenai amanah yang termaktub dalam UU No 20 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bahwa standardisasi, akreditasi bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dalam aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup serta untuk peningkatan daya saing bangsa. ”Kita duduk seharian di laboratorium karena kita ingin standardisasi, akreditasi, memastikan produk-produk di Indonesia aman digunakan di Indonesia,” ujarnya. Selain untuk meindungi konsumen, kita juga ingin agar laboratorium, lembaga inspeksi, SNI dapat mendorong daya saing di dunia global, tambahnya.

Kukuh juga menjelaskan bahwa laboratorium dan lembaga inspeksi berperan besar dalam penerapan SNI. “Lembaga penilaian kesesuaian, termasuk di dalamnya laboratorium dan lembaga inspeksi harus kompeten, harus diakreditasi oleh badan akreditasi, dalam hal ini adalah Komite Akreditasi Nasional”, ujarnya.

Saat ini, terdapat 205 SNI yang sudah diberlakukan wajib. SNI dapat diberlakukan waib oleh pemerintah terkait bila terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelum SNI diberlakukan wajib, ada beberapa petimbangan yang harus diperhatikan, salah satunya ialah ketersedian laboratorium.

Dalam pertemuan teknis ini, Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, Dede Erawan memaparkan syarat dan aturan akreditasi. Akreditasi diberikan kepada laboratorium dan lembaga inspeksi yang memiliki status hukum, memenuhi KAN 01 (syarat dan aturan Akreditasi Laoratorium dan Lembaga Inspeksi), membayar biaya yang berkaitan dengan akreditasi, serta memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen dan kompetensi teknis.



Jika KAN tidak memberikan akreditasi kepada laboratorium/lembaga inspeksi, KAN akan menginformasikan alasannya. Laboratorium/lembaga inspeksi diberi kesempatan untuk mengajukan banding terhadap keputusan tsb. Banding harus diajukan secara tertulis, selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal keputusan KAN, dan ditujukan kepada Ketua KAN disertai bukti dan alasan yang benar dan dapat diterima. “KAN, bila perlu, akan membentuk Panitia Banding yang beranggotakan personel yang kompeten dan tidak terlibat dalam proses akreditasi laboratorium/lembaga inspeksi yang mengajukan banding," Dede menjelaskan.

Kemudian, terkait penggunaan logo KAN, Dede menjelaskan bahwa setiap laboratorium/lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi KAN, berhak mencantumkan logo KAN dalam sertifikat yang diterbitkan. Yang perlu diperhatikan bersama, lanjutnya, laboratorium/lembaga inspeksi yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat/laporan hasil uji, kalibrasi dan/atau inspeksi yang memuat simbol akreditasi KAN diluar ruang lingkup akreditasinya, sesuai UU No. 20 Tahun 2014.

 ”Jumlah parameter yang diakreditasi minimum 60% dari keseluruhan parameter yang dituangkan dalam suatu sertifikat/laporan pengujian, kalibrasi atau inspeksi, dan parameter yang tidak diakreditasi harus diberi tanda” jelas Dede.



Dede pun memaparkan rencana perubahan atau revisi standar persyaratan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025 pada akhir tahun 2017. “Salah satu perbedaannya adalah standar ini mempersyaratkan laboratorium untuk merencanakan dan mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang, sebagai dasar untuk meningkatkan efekivitas sistem manajemen mutu, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negatif. Lab bertanggung jawab menetapkan risiko dan peluang yang harus diperhatikan,” jelas Dede.

Manajer Akreditasi Lembaga Inspeksi, Esti Premati turut menyampaikan materi informasi terkait akreditasi, diantaranya dokumen akreditasi, kebijakan uji profisiensi KAN, serta informasi lain. “Proses akreditasi dihitung sejak tanggal kontrak, dan proses tidak boleh lebih dari 12 Bulan,” jelas Esti.


Di akhir acara, para peserta antusias menyampaikan pertanyaan ke para narasumber dalam sesi diskusi panel. Turut menjadi narasumber dalam diskusi panel ini adalah Kepala Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, Dian Asriani. (ald-Humas)

*Materi pertemuan teknis laboratorium dan lembaga inspeksi, Balikpapan 3 Agustus 2017

Berita

KAN dan BAPETEN Berkomitmen untuk Memfasilitasi Penilaian Kesesuaian Bidang Ketenaganukliran

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang diwakili  Ir.  Budi Rohman,  M. Sc.  Selaku Direktur Perizinan danan Bahan Nuklir,  dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diwakili Triningsih Herlinawati,  S. P.,  M.Si. Selaku Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Penandatanganan ini dilakukan di Hotel Cambridge,  Medan - Sumatera Utara pada hari senin tanggal 24 September 2018.

Read more ...
Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 20% dari tahun 2016. Tercatat kecelakaan kerja di Indonesia pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus. Hal ini tidak boleh terulang di kemudian hari. Perusahaan harus menerapkan sistem yang dapat menjamin keselamatan pekerjanya.

Untuk mendukung penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja (LS SMK3) di kantor BSN, Jakarta  pada 17-21 September 2018. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan infrastruktur guna mendukung skema akreditasi LS SMK3. Direncanakan, skema ini akan diresmikan dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional 2018 di Surabaya pada bulan Oktober mendatang. 

Read more ...
Workshop Skema Sertifikasi PPIU Bagi Calon LS PPIU

Menindaklanjuti telah diluncurkannya skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) dan skema sertifikasi PPIU, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan yang berbentuk workshop skema sertifikasi PPIU dengan tema Penyesuaian Kompetensi Personil calon Lembaga Sertifikasi PPIU pada hari Kamis – Jumat 13-14 Agustus 2018 di Ruang Komisi Utama, Gedung 2 BPPT Jakarta Pusat.

Diikuti oleh 19 lembaga sertifikasi, workshop ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk fasilitasi kepada calon LS PPIU untuk mempersiapkan operasional pelayanan skema sertifikasi PPIU.  Diharapkan LS PPIU telah menerapkan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 dan telah mempersiapkan personilnya sebagai pemenuhan persyaratan utama LS PPIU serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan KAN.

Read more ...
Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) untuk mendukung program pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Umrah di Indonesia melalui sistem akreditasi skema LSPPIU yang memastikan lembaga sertifikasi kompeten, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, responsif terhadap keluhan, dan memiliki pendekatan terhadap risiko, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Akreditasi LS PPIU pada 20-21 Agustus 2018 di Ruang Merak BSN, Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat.

Read more ...
Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA

 

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/V GRK) untuk mendukung program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) Environment Project INS13801 mengadakan kegiatan Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA pada 13 - 16 Agustus 2018 di Hotel Four Point, Jakarta Pusat.

Read more ...
KAN Jalin Kerjasama dengan ESMA: Ekspor Produk Halal ke Uni Emirat Arab Semakin Mudah

Saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UAE) masih terkendala karena adanya persyaratan yang mengharuskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology/ESMA. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar Uni Emirat Arab seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, dan flavour and food ingredientsakan terhambat.

Read more ...
Launching Skema Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)

Kewajiban haji dan keterbatasan kuota haji menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian melakukan ibadah umroh untuk mengunjungi tanah suci Makkah Al Mukaromah.  Di lain sisi, karena jumlah Jemaah ibadah umrah yang besar dan meningkat setiap tahunnya, saat ini banyak pihak yang tertarik untuk menyelenggarakan ibadah umrah. 

Read more ...
Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2018: Peran Akreditasi dalam menciptakan kehidupan yang aman

Dengan tema “Bagaimana Akreditasi Bisa Menjadikan Dunia Yang Aman”, WAD menyuarakan harapan akan terwujudnya segala aspek kehidupan manusia berlangsung aman seperti tempat bekerja, penggunaan produk, transportasi, dan sebagainya. Secara statistik, harapan terkadang masih jauh dari kenyataan. Diperlukan perhatian dari pihak yang berkepentingan baik dari pemerintah, regulator, pengusaha untuk membantu mewujudkan harapan tersebut. 

Read more ...
PAC Memperkuat Implementasi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Berdasarkan ISO/IEC 17024

Sertifikasi person memainkan peran yang sangat vital dalam berbagai sektor industri, baik industri manufaktur maupun industri jasa. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengoperasikan skema akreditasi untuk lembaga sertifikasi person. Dalam upaya untuk menembus akses tenaga kerja yang bukan hanya untuk kebutuhan pasar domestik namun juga untuk kebutuhan pasar tenaga kerja global, KAN telah berhasil meraih meraih Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di forum Pacific Accreditation Cooperation (PAC) sejak dua tahun yang lalu. Dalam sidang APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang diselenggarakan di Kyoto Jepang pada 1 - 9 Juni 2018 telah dibahas beberapa item terkait dengan akreditasi lembaga sertifikasi person. Salah satu yang menonjol adalah peranan lembaga sertifikasi person dalam memastikan kompetensi person.

Read more ...
Sejarah Baru Terbentuknya Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)

 

Mulai 1 Januari 2019 dunia akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di kawasan Asia Pasifik akan memulai hari baru dengan telah terbentuknya Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC). APAC merupakan gabungan dua organisasi kerjasama badan akreditasi LPK di kawasan Asia Pasifik, yaitu Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) yang menangani akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang menangani akreditasi berbagai jenis lembaga sertifikasi. Persetujuan pembentukan organisasi baru tersebut terwujud melalui voting oleh seluruh anggota APLAC dan PAC pada APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang dilaksanakan di Kyoto Jepang pada tanggal 1-9 Juni 2018, tepatnya di Kyoto International Convention Center, sebuah tempat bersejarah dimana dilakukan penandatanganan Kyoto Protocol pada tahun 1997.  Di antara tujuan-tujuan yang lain, tujuan utama pembentukan APAC adalah untuk mempermudah konsolidasi dan memperkuat posisi oganisasi badan akreditasi di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis di kawasan internasional.

Dalam perjalanannya, organisasi APLAC yang penandatanganan MoU pembentukannya dilakukan di Jakarta 25 tahun yang lalu telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangement / MRA) di antara badan akreditasi yang menjadi anggota untuk skema akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisensi dan produsen baan acuan. Sampai Juni 2018, 39 dari 64 badan akreditasi anggota APLAC telah menandatangani APLAC MRA yang intinya adalah merealisasikan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian (sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, dll). Sementara itu organisasi PAC juga telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (multilateral recognition arrangement / MLA) untuk sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk, sertifikasi person dan validasi/verifikasi gas rumah kaca. Sampai Juni 2018, 25 dari 34 badan akreditasi anggota PAC telah menandatangani PAC MLA. Seperti yang disepakati dalam APLAC MRA, PAC MLA juga memberikan kerangka saling pengakuan hasil sertifikasi di kawasan Asia Pasifik.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.