Indonesian English

 

Kepala BSN Bambang Prasetya yang juga Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia yang diwakili KAN telah menorehkan beberapa prestasi dalam bidang penilaian kesesuaian di kancah global. Indonesia melalui KAN yang sudah lama menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), telah memiliki 9 ruang lingkup akreditasi dan berbagai pengakuan internasional. “Satu catatan yang merupakan prestasi KAN, bahwa pengakuan internasional untuk akreditasi Lembaga Sertifikasi Person baru diperoleh Amerika dan Indonesia,” ujar Bambang. Hingga saat ini, KAN telah mengakreditasi sekitar 1640-an lembaga penilaian kesesuaian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini, pemerintah Indonesia secara massif melaksanakan pengembangan infrastruktur dengan investasi yang sangat besar, yang dari sisi lain berpotensi menjadi ajang praktek penyuapan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Oleh karena itu, momentum peringatan World Accredittion Day 2017  ini juga digunakan sebagai titik awal pengoperasian skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan berbasis SNI ISO 37001:2016 yang dikembangkan sebagi sistem yang bersifat komplementer dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penegakkan hukum.

 

Dalam kesempatan ini, Kepala BSN bersama Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Teten Masduki secara simbolis melaunching Skema Akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Teten mengungkapkan, SNI ISO 37001 merupakan aksi prioritas Presiden Joko Widodo, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. SNI ISO 37001 akan sangat membantu organisasi mengendalikan praktik penyuapan. Mayoritas kasus yang ditangani KPK adalah penyuapan. SNI ini sangat relevan dan bila berlaku di seluruh organisasi maka akan betul-betul membawa Indonesia lebih baik sejajar dengan negara maju dalam upaya pembernatasn korupsi.

 

Dengan penerapan SNI ini diharapkan iklim usaha di Indonesia akan semakin membaik. “Jika SNI ini sudah diterapkan dan banyak organisasi kecil, besar, bisnis, nirlaba, kami yakin kehidupan bisnis akan bergairah dan dengan sendirinya membuka lapangan kerja,” ujar Teten.

 

Selain swasta, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga perlu menerapkan SNI. Presiden, kata Teten, berharap semua elemen sama-sama mendukung dan menjalankan SNI ISO 37001.

Selain launching skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan, BSN juga melaunching aplikasi “Si Bang Beni”. Melalui situs bangbeni.bsn.go.id, masyarakat dapat mengecek produk-produk apa saja yang sudah sesuai SNI di pasaran.

 

BSN dan KAN juga memberikan Penganugerahan Asesor KAN 2017 dan Panitia Teknis 2017 bagi tokoh-tokoh yang telah berjasa menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kemajuan di bidang penilaian kesesuaian di Indonesia.

 

 

Dalam peringatan ini juga digelar diskusi panel yang menghadirkan pembicara utama Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib, Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem PT Wijaya Karya (WIKA) Novel Arsyad, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, serta Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Kukuh S. Achmad. Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2017 dihadiri sekitar 400 peserta dari kalangan instansi pemerintah, swasta konstruksi, BUMN konstruksi dan lembaga penilaian kesesuaian dari seluruh Indonesia. (ria-humas)

 

 

Berita

Keberterimaan akreditasi KAN untuk SME dan SMKI di PAC

 

Pada tanggal 14 Desember 2017, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menerima pengakuan keberterimaan skema akreditasi Sistem Manajemen Energi (SME) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) melalui penandatanganan saling pengakuan yang dikenal dengan istilah Multilateral Recognition Agreement (MLA). PAC merupakan forum badan akreditasi negara-negara di tingkat regional Pasifik.

Kebijakan KAN mengenai Penyesuaian Standar ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

Dengan telah diterbitkannya ISO/IEC 17025: 2017 yang menggantikan ISO/IEC 17025:2005, Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) mempersyaratkan bahwa semua laboratorium yang diakreditasi dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi penandatangan Mutual Recognition Arrangement (MRA)  APLAC/ILAC, harus telah mengacu kepada ISO/IEC 17025:2017 tersebut selambat-lambatnya 29 November 2020.

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.