KAN kembali menyelenggarakan rapat KAN Council pada Rabu (22/2/2023) di kantor BSN, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua KAN, Kukuh S. Achmad dan dihadiri secara hybrid oleh 16 anggota KAN Council yang merupakan perwakilan pemerintah, industri asosiasi, profesional maupun akademisi.
KAN Council membahas Agenda utama terkait status akreditasi 67 Lembaga Penilaian Kesesuaian yang mengajukan baik secara manual (31 dokumen) maupun melalui KAN MIS (36 dokumen), yang berasal dari Laboratorium Kalibrasi (LK), Laboratorium Pengujian (LP), Laboratorium Medik (LM), Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSMAP), Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM), Lembaga Inspeksi (LI), dan Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK).
Pada agenda utama, Ketua KAN, Kukuh S. Achmad menyampaikan mengenai pembukaan skema akreditasi KAN untuk Lembaga Verifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2023. Sebelumnya, implementasi TKDN masih terkendala keterbatasan jumlah Lembaga verifikasi, yang tidak mengimbangi pengajuan verifikasi ke Kementerian Perindustrian. Sehingga, BSN dan Kementerian Perindustrian menyepakati pengoperasian skema akreditasi untuk Lembaga Verifikasi Validasi untuk TKDN. “Harapannya, setelah skema akreditasi ini dibuka, jumlah Lembaga Verifikasi yang kompeten dapat tersedia cukup banyak, agar dapat membantu melakukan verifikasi pada para pemohon TKDN di Kementerian Perindustrian,” ungkap Kukuh.
Pada salah satu agenda lain-lain, Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN, Fajarina Budiantari menyampaikan informasi pengembangan skema akreditasi KAN berdasarkan ISO 37301:2021 Sistem manajemen kepatuhan, ruang lingkup dan manfaat. KAN telah melakukan studi kelayakan skema akreditasi 37301 melalui survey kepada LPK skema sistem manajemen dan organisasi yang menerapkan standar SNI ISO/IEC 17021, melalui kuesioner online yang disampaikan kepada pimpinan organisasi. Hasil survey menunjukkan adanya potensi LPK yang berminat mengembangkan skema manajemen kepatuhan ini.
Dalam hal ini, masih perlu dilakukan beberapa persiapan sebelum skema ini diluncurkan. Diantaranya, memastikan adopsi standar ISO 37301 menjadi SNI, meningkatkan awareness pemangku kepentingan, menyusun syarat dan aturan KAN, dan melatih asesor yang dibutuhkan. Sehingga, diharapkan pada peringatan World Accreditation Day pada bulan Juni 2023, skema akreditasi ini dapat diluncurkan.
Pada kesempatan ini, Kukuh menyampaikan hasil survey yang dilaksanakan oleh United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), terkait infrastruktur mutu, yakni Quality Infrastructure (QI) readiness for Sustainable Development Goals (QI4SD). Indeks QI4SD menunjukkan kesiapan infrastruktur mutu (Quality Infrastructure/QI) untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Survey ini dilakukan UNIDO terhadap 137 negara di dunia. Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat ke 34 dengan index 56.0. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 36 indikator.
“Hal ini berarti, pengelolaan standardisasi, akreditasi, SNSU, sertifikasi, dan kebijakan-kebijakan di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, metrologi, dan sertifikasinya berada di ranking 34 dari 137 negara,” tutup Kukuh. (Put)
