Indonesian English

KEBIJAKAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL

 

TENTANG

 

TRANSISI PEMENUHAN PERSYARATAN TAMBAHAN AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN SESUAI PERMENLHK No. 23 Tahun 2020

 

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan dan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.438/SETJEN/SLK/STD/3/2021 perihal Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 23 Tahun 2020, maka Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu menetapkan Kebijakan Transisi Pemenuhan Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020 (semula Permen LH No. 06 Tahun 2009) sebagai berikut:

  1. Laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan telah mendapatkan status laboratorium lingkungan berdasarkan Permen LH No.06 Tahun 2009 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. mengirimkan rencana kerja (mencakup, antara lain terkait pengambilan contoh/sampling, pemenuhan/penambahan parameter minumum, pemenuhan jumlah personel dan kompetensinya, serta perubahan lain) dan bukti pakta integritas sesuai lampiran Permen LHK No. 23 Tahun 2020 ke KAN dan KLHK paling lambat 30 April 2021.
    b. mengirimkan progress report implementasi rencana kerja (termasuk dokumentasi dan bukti rekaman implementasi) pada butir (a) setiap 3 (tiga) bulan sekali ke KAN (c.q. Sekretaris Jenderal KAN di email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) dan KLHK (c.q pustanling di email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Implementasi akan dicek kesesuaiannya saat kunjungan asesmen/survailen KAN yang terdekat.
    c. laboratorium yang telah mendapatkan kunjungan asesmen/survailen KAN pada butir (b) tidak diwajibkan mengirimkan progress report lanjut.
    d. asesmen dan survailen yang dilaksanakan setelah 30 April 2021 menggunakan acuan Permen LHK No. 23 Tahun 2020.
    e. laboratorium yang belum melakukan kegiatan pengambilan contoh/sampling, harus melakukan penyesuaian dan pemenuhan persyaratan pengambilan contoh/sampling sesuai dengan Permen LHK No. 23 Tahun 2020. Pengajuan penambahan ruang lingkup pengambilan contoh/sampling ke KAN dilakukan paling lambat 31 Desember 2021.
    f. laboratorium yang belum memenuhi jumlah minimum parameter yang diakreditasi harus melakukan penyesuaian dan pemenuhan persyaratan sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020 (bagian Lampiran III). Laboratorium harus melakukan pengajuan akreditasi penambahan ruang lingkup hingga mencapai jumlah minimum parameter paling lambat 30 April 2023.
  2. Laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan telah mendapatkan status laboratorium lingkungan berdasarkan Permen LH No.06 Tahun 2009, yang akan mengajukan reakreditasi, terhitung mulai permohonan per 30 April 2021 akan diproses dengan mengacu persyaratan tambahan yang tercantum dalam Permen LHK No. 23 Tahun 2020.
  3. Laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang akan mengajukan akreditasi ke KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ingin mendapatkan status laboratorium lingkungan (serta akan mengajukan registrasi sebagai laboratorium lingkungan ke KLHK), terhitung mulai permohonan per 30 April 2021 akan diproses dengan mengacu persyaratan tambahan yang tercantum dalam Permen LHK No. 23 Tahun 2020.

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan ditetapkan kemudian.

 

Jakarta, 9 Maret 2021

Komite Akreditasi Nasional

Sekretaris Jenderal

ttd

Donny Purnomo

 

DOWNLOAD KEBIJAKAN TRANSISI PEMENUHAN PERSYARATAN TAMBAHAN AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN SESUAI PERMENLHK No. 23 Tahun 2020

DOWNLOAD FORMULIR RENCANA KERJA PENYESUAIAN DAN PEMENUHAN TERHADAP PERMENLHK No. 23 Tahun 2020

 

Berita

Kebijakan KAN tentang PERMENLHK No. 23 Tahun 2020

 Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan dan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.438/SETJEN/SLK/STD/3/2021 perihal Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 23 Tahun 2020, maka Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu menetapkan Kebijakan Transisi Pemenuhan Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020 (semula Permen LH No. 06 Tahun 2009) sebagai berikut:

Read more ...
Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi Tahun 2021

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi pada Rabu (31/3/2021) di Pesona Alam Resort and Spa, Bogor. Acara ini dibuka oleh Kepala BSN selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional, Kukuh S. Achmad. Pada kesempatan tersebut Kukuh menyampaikan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dari aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, juga untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Kukuh menyampaikan, perintah dari UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu lembaga yang menguji, menginspeksi, mengkalibrasi, yang menyatakan pemenuhannya terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), harus dilakukan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh KAN.

Read more ...
Perkuat Daya Saing Kelapa Sawit, KAN Akreditasi LS ISPO

Perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan perdagangan kelapa sawit, termasuk hasil olahannya, kerap diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan. Salah satunya dengan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.