Indonesian English

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi pada Rabu (31/3/2021) di Pesona Alam Resort and Spa, Bogor. Acara ini dibuka oleh Kepala BSN selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional, Kukuh S. Achmad. Pada kesempatan tersebut Kukuh menyampaikan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dari aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, juga untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Kukuh menyampaikan, perintah dari UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu lembaga yang menguji, menginspeksi, mengkalibrasi, yang menyatakan pemenuhannya terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), harus dilakukan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh KAN.


 

Dalam kesempatan ini, Direktur Akreditasi Laboratorium BSN, Fajarina Budiantari, menyampaikan terkait perkembangan terkini di bidang akreditasi. Sampai dengan Maret 2021, KAN telah mengakreditasi sebanyak 1470 laboratorium penguji, 336 Laboratorium kalibrasi, 80 laboratorium medik, dan 26 penyelenggara uji prosiensi dengan skema yang telah diakui oleh internasional. Menurut Fajarina, selama pandemi Covid-19, KAN juga menerbitkan kebijakan sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap proses akreditasi dan penilaian kesesuaian, diantaranya adalah pelaksanaan remote assessment yang mencakup asesmen terhadap implementasi keseluruhan persyaratan yang ditetapkan untuk setiap skema akreditasi yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Asesor KAN dan perwakilan LPK, menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif. Saat ini KAN juga menerbitkan sertikat akreditasi dan lampirannya dalam format digital. Fajarina juga menyampaikan terkait beberapa catatan penting terkait syarat dan aturan akreditasi, dokumentasi mutu KAN, serta kebijakan transisi dalam proses akreditasi.

 

  

 

Pada Pertemuan ini juga menghadirkan narasumber dari Asesor Kepala KAN, Dede Erawan dan Nana Suryana. Dalam kesempatan ini, Dede Erawan yang memberikan penjelasan tentang kalibrasi dan pemeliharaan peralatan di Laboratorium. Selanjutnya, Nana Suryana penjelasan tentang jaminan mutu hasil analisa laboratorium. Pertemuan ini dihadiri sekitar 60 peserta dari Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, dan Penyelenggara Uji Prosiensi di kawasan Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

 

 

 

Berita

Kebijakan KAN tentang PERMENLHK No. 23 Tahun 2020

 Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan dan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.438/SETJEN/SLK/STD/3/2021 perihal Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 23 Tahun 2020, maka Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu menetapkan Kebijakan Transisi Pemenuhan Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020 (semula Permen LH No. 06 Tahun 2009) sebagai berikut:

Read more ...
Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi Tahun 2021

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi pada Rabu (31/3/2021) di Pesona Alam Resort and Spa, Bogor. Acara ini dibuka oleh Kepala BSN selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional, Kukuh S. Achmad. Pada kesempatan tersebut Kukuh menyampaikan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dari aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, juga untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Kukuh menyampaikan, perintah dari UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu lembaga yang menguji, menginspeksi, mengkalibrasi, yang menyatakan pemenuhannya terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), harus dilakukan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh KAN.

Read more ...
Perkuat Daya Saing Kelapa Sawit, KAN Akreditasi LS ISPO

Perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan perdagangan kelapa sawit, termasuk hasil olahannya, kerap diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan. Salah satunya dengan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.