Indonesian English

 

PERKUAT DAYA SAING KELAPA SAWIT, KAN AKREDITASI 15 LS ISPO

Perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan perdagangan kelapa sawit, termasuk hasil olahannya, kerap diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan. Salah satunya dengan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing pasar kelapa sawit secara nasional maupun internasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. “Dengan terbitnya Perpres No.44 Tahun 2020, maka penerbitan sertifikat ISPO akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN),” ujar Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua KAN, Kukuh S. Achmad saat penyerahan sertifikat akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO (LS ISPO) kepada 15 ISPO yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (3/3/2021).

Penyerahan sertifikat akreditasi tersebut merupakan upaya tindak lanjut atas Perpres No. 44 Tahun 2020. “Dengan sinergi yang kuat antara KAN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Pertanian, disepakati terbitnya Kebijakan KAN No. 001/KAN/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Peralihan Akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO,” jelas Kukuh. Kebijakan ini juga untuk mengakomodir agar pelaksanaan akreditasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Musdhalifah Machmud menyatakan bahwa sertifikasi ISPO merupakan milestone yang utama untuk menjadi penguatan pasar di luar negeri. “kita ingin menunjukkan bahwa ISPO kita sudah menjalankan prinsip-prinsip dan kriteria, dan tidak kalah dengan RSPO ataupun sertifikat-sertifikat lainnya”, tegasnya.

Musdhalifah mengatakan, pihaknya telah berupaya meyakinkan, ISPO pun tidak kalah dengan RSPO. Bahkan ISPO memenuhi sesuai dengan peraturan dan ketentuan penggunaan lahan di dalam negeri. Salah satu yang utama adalah legalitas lahan. “Saya ingin performance dari penerima sertifikat ISPO dari LS ISPO yang sudah terakreditasi bisa kita tampilkan sebagai perkebunan kelapa sawit yang memang sudah menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara global,” tuturnya.

Musdhalifah menekankan, ISPO memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan keberlanjutan secara global. “Dengan ISPO, kita bisa mencapai 12 target-target pencapaian SDGs, dan ini semua dapat tergambar dari pemenuhan 7 prinsip utama ISPO,” terangnya. Ia pun memandang penting penguatan ISPO karena dapat memperbaiki tata kelola sertifikasi ISPO, menyempurnakan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO, serta meletakkan fungsi Komite Akreditasi Nasional dalam sistem sertifikasi ISPO.

Penyerahan sertifikat akreditasi LS ISPO diharapkan dapat menjadi salah satu momentum bersejarah lahirnya new ISPO. “LS ISPO yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN harus bertanggung jawab, berintegiritas, kompeten dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan sertifikasinya. Semoga tujuan new ISPO dapat tercapai, sebagai penguatan ISPO yang dipandang sangat penting demi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia, daya saing dan pada akhirnya bagi kemaslahatan bangsa Indonesia,” harap Kukuh.

Daftar 15 LS ISPO yang mendapat akreditasi:

  1. LSISPO-001-IDN Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
  2. LSISPO-002-IDN TUV Rheinland Indonesia
  3. LSISPO-003-IDN Mutu Hijau Indonesia
  4. LSISPO-004-IDN Agri Mandiri Lestari
  5. LSISPO-005-IDN Global Inspeksi Sertifikasi
  6. LSISPO-006-IDN Bureau Veritas Indonesia
  7. LSISPO-007-IDN SGS Indonesia
  8. LSISPO-008-IDN PT SUCOFINDO (Persero) - SBU Sertifikasi & Eco Framework (Sucofindo International Certification Services)
  9. LSISPO-009-IDN TAFA Sertifikasi Indonesia
  10. LSISPO-010-IDN TUV Nord Indonesia
  11. LSISPO-011-IDN Mutuagung Lestari
  12. LSISPO-012-IDN BSI Group Indonesia
  13. LSISPO-013-IDN SAI Global Indonesia
  14. LSISPO-014-IDN AJA Sertifikasi Indonesia
  15. LSISPO-015-IDN Intertek Utama Services

(ald-Humas)

 

Unduh Materi

Berita

Kebijakan KAN tentang PERMENLHK No. 23 Tahun 2020

 Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan dan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.438/SETJEN/SLK/STD/3/2021 perihal Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 23 Tahun 2020, maka Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu menetapkan Kebijakan Transisi Pemenuhan Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020 (semula Permen LH No. 06 Tahun 2009) sebagai berikut:

Read more ...
Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi Tahun 2021

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi pada Rabu (31/3/2021) di Pesona Alam Resort and Spa, Bogor. Acara ini dibuka oleh Kepala BSN selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional, Kukuh S. Achmad. Pada kesempatan tersebut Kukuh menyampaikan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dari aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, juga untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Kukuh menyampaikan, perintah dari UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu lembaga yang menguji, menginspeksi, mengkalibrasi, yang menyatakan pemenuhannya terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), harus dilakukan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh KAN.

Read more ...
Perkuat Daya Saing Kelapa Sawit, KAN Akreditasi LS ISPO

Perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan perdagangan kelapa sawit, termasuk hasil olahannya, kerap diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan. Salah satunya dengan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.