Indonesian English

Pada Kamis (9/7/2020) telah dilaksanakan Sosialisasi Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19. Acara diselenggarakan melalui webinar dan streaming Youtube. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada Lembaga Inspeksi (LI), Lembaga Sertifikasi (LS), serta Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) mengenai kebijakan KAN No 007/KAN/06/2020 yang merupakan perubahan dari kebijakan KAN No 003/KAN/04/2020 yang ditetapkan tanggal 15 April 2020.

Acara dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional, selaku plt. Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN), Dr. Ir. Puji Winarni, M.A. Puji menyampaikan bahwa  sebagai langkah merespon kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional, KAN telah menetapkan sejumlah kebijakan antisipasi dampak Covid-19 dalam rangka untuk tetap menjaga kredibilitas kegiatan penilaian kesesuaian dalam kondisi pandemi covid, yaitu Kebijakan 001/KAN/03/2020 pada tanggal 16 Maret 2020, 002/KAN/03/2020 pada tanggal 16 Maret 2020,  003/KAN/04/2020 pada tanggal 15 April 2020, 004/KAN/04/2020 pada tanggal 15 April 2020. Menimbang bahwa kita telah memasuki era new normal, maka KAN menerbitkan kebijakan lanjutan No. 007/KAN/06/2020 yang merupakan perubahan terhadap kebijakan KAN No. 003, beserta protokol asesmen penyaksian (remote witness). Tujuan adanya perubahan kebijakan KAN No. 007 adalah untuk mendukung percepatan pemulihan kegiatan ekonomi melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, verifikasi/validasi dan akreditasi.

Diskusi panel dilaksanakan dengan didahului paparan dari Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Donny Purnomo, JE, ST  melalui penyampaian isi kebijakan KAN 007/KAN/06/2020, serta paparan dari Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, Triningsih Herlinawati, SP, M.Si. melalui presentasi protokol asesmen penyaksian jarak jauh (remote witness). Hadir dalam acara ini sebanyak 537 peserta yang terdiri dari perwakilan lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, serta lembaga validasi dan verifikasi yang diakreditasi KAN. Diskusi dipandu oleh moderator Kasubdit Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi, Esti Premati.

Dalam presentasi, disampaikan bahwa KAN membuka perluasan pelaksanaan remote asessment untuk proses asesmen awal, penambahan ruang lingkup , reakreditasi dengan pengaturan tertentu untuk setiap skema bagi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, serta lembaga validasi dan verifikasi. Selain itu KAN juga membuka pelaksanaan remote witness yang pada kebijakan KAN sebelumnya ditunda pelaksanaannya, hal ini bertujuan agar kewajiban pemenuhan witness bagi LS dan LI dapat dijalankan dan mendukung proses apabila LI dan LS ingin mengajukan perluasan lingkup. Untuk melaksanakan witness jarak jauh (remote witness), maka pelaksanaan remote witness tersebut harus sesuai prasyarat yang diatur dalam protokol asesmen pelaksanaan remote witness, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. (ep)

Berita

SNI ISO/IEC 17029 untuk Validasi dan Verifikasi

 

Sebagai salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN), Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan webinar SNI ISO/IEC 17029:2019 Penilaian Kesesuaian – Prinsip dan Persyaratan Umum bagi Lembaga Validasi dan Verifikasi secara daring pada Selasa (10 Oktober 2020).

 

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua KAN, Kukuh S. Achmad menyampaikan bahwa hingga tahun 2020 KAN telah mengakreditasi 2.306 Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan 444 diantaranya adalah Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi. LPK yang dibagi ke dalam tiga kategori, yakni Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi, dan Laboratorium. Namun, seiring waktu muncul kebutuhan baru untuk kegiatan validasi dan verifikasi.

Read more ...
Diskusi Daring KAN - LSSMAP : Isu Penerapan dan Sertifikasi SMAP di BUMN

Jumat (4/09/2020), Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengadakan pertemuan secara online dengan  Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSMAP) terakreditasi KAN, dalam rangka berkonsolidasi serta menyamakan persepsi dalam mendukung efektifitas penerapan sertifikasi SMAP (SNI ISO 37001).  Saat ini perhatian pemerintah dalam upaya mengurangi atau mencegah korupsi/penyuapan adalah mendorong sertifikasi SMAP dilingkungan BUMN. Sesuai dengan surat edaran kementerian BUMN No S-35/MBU/01/2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN, dimana diwajibkan bagi perusahaan milik negara. Seiring dengan kebutuhan penerapan sertifikasi SNI ISO 37001 yang meningkat, namun KAN tetap harus menjaga agar proses sertifikasi yang dilakukan oleh LS SMAP terakreditasi KAN harus kredibel, kompeten dan impartial.

Read more ...
FGD Skema Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SMBL)

Kamis (15/06/2020), Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Skema Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SNI ISO 35001:2019) melalui media daring. FGD ini menghadirkan para narasumber yaitu Bambang Prasetya (Peneliti Ahli Utama, Pusrisbang SDM BSN/ Ketua Komite Biosafety Produk GMO), Donny Purnomo (Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN) dan Triningsih Herlinawati (Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN). FGD ini dibuka dengan sambutan oleh Puji Winarni (Plt. Deputi Akreditasi BSN/ Plt. Sekjen KAN).

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.