Indonesian English

Kabupaten Sidoarjo - Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sitem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Dengan adanya bukti Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), industri berbahan kayu memiliki jaminan kuat atas legalitas sumber bahan baku kayunya. Hal ini tentu membantu para pelaku usaha untuk memperlancar usahanya, khususnya saat melakukan ekspor ke mancanegara.



Penerapan SVLK merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal serta menjadi jawaban atas permintaan jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya, saat melakukan kunjungan kerja ke CV. Bahari Mitra Surya (BMS), salah satu industri penerap SVLK di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (3/12/2019). “Untuk masuk penetrasi pasar ekspor, salah satunya dibantu dengan sertifikasi. Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai lembaga non-struktural BSN mendukung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI untuk skema SVLK dan telah dijadikan role model dalam pengembangan skema akreditasi dan sertifikasi lainnya, seperti sawit”, ujar Bambang. Dalam kesempatan ini, Bambang didampingi oleh Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, Triningsih Herlinawati; Personil Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Surabaya, Yuniar Wahyudi dan tim; serta Kepala PT Sucofindo Cabang Surabaya, Supriyanto dan tim.



CV BMS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Tanda Daftar Industri (TDI) yang memproduksi lebih dari 1000 macam mebel yang dieskpor ke mancanegara, bahkan sampai benua Eropa. Jenis kayu yang digunakan berasal dari Pulau Jawa (Surabaya, Pasuruan, Probolinggo), seperti mindi, mahoni, dan lainnya. Direktur Utama CV BMS, D. Arfan, menyatakan bahwa ia merasakan betul manfaat penerapan SVLK dalam kegiatan ekspor produk kayu Indonesia ke mancanegara. Ia merasa yakin bahwa bahan baku kayu bertanda v-legal yang ia peroleh memang legal. "Dengan adanya SVLK, tercipta sistem atau tata cara pembukuan kayu yang benar. Kami dapat menganalisa tingkat kewajaran pemakaian kayu dalam 1 kontainer. Hal ini sangat berbeda dengan sebelum adanya SVLK”, ujarnya. Setelah memiliki SLK, Arfan hanya perlu mempersiapkan dokumen seperti V-legal, Certificate of Origin (CoO), dan sertifikat fumigasi untuk persyaratan ekspor.


CV BMS hanyalah satu dari sekian banyak industri perajin kayu yang telah memperoleh SLK. Hal ini menunjukkan bahwa industri mebel di wilayah Jawa Timur masih patuh terhadap aturan terkait dengan SVLK. (AH-AP)

Berita

Penundaan Pengumuman Hasil Seleksi dan Pelaksanaan Pelatihan Asesor Laboratorium Penguji KAN 2020

Sehubungan dengan pengumuman KAN sebelumnya terkait Pendaftaran Pelatihan Asesor Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 dan perkembangan informasi terkait COVID-19, Manajemen KAN memutuskan untuk menunda pengumuman hasil seleksi dan pelaksanaan Pelatihan Asesor Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 sampai keadaan kondusif.

Read more ...
Kebijakan KAN Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Berkenaan dengan penetapan Covid-19 sebagai pandemik oleh World Health Organization (WHO) yang dampaknya berpengaruh secara global dan salah satunya terhadap proses kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian, Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengambil kebijakan sebagai upaya menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan serta mengurangi resiko penularan Covid-19 kepada personel yang terlibat di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan KAN pada saat melakukan kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian dalam lingkup akreditasi KAN sebagai berikut :

Read more ...
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TEKNIS LABORATORIUM TERAKREDITASI KAN DI MAKASSAR

Diinformasikan kepada seluruh pimpinan Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi terakreditasi KAN wilayah Indonesia Timur, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, bahwa Pertemuan Teknis Laboratorium dan PUP yang sedianya akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 19 Maret 2020 dinyatakan ditunda pelaksanaannya.

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.