Indonesian English

Seiring semakin meningkatnya tuntutan stakeholders penilaian kesesuaian, telah mendorong KAN untuk terus berupaya memperbaiki sistem dan meningkatkan efektifitas layanan akreditasi di setiap jenis dan lini layanannya. Kebijakan peningkatan ini tanpa terkecuali juga merambah pada layanan akreditasi laboratorium 

Terobosan awal tahun 2019 ini, dengan semangat dan tantangan melalui struktur kelembagaan yang baru, KAN telah melakukan pengembangan kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan persyaratan akreditasi khusus untuk laboratorium kalibrasi. Tindak lanjut berikutnya, KAN menyelenggarakan kegiatan pertemuan asesor laboratorium kalibrasi untuk Direktorat di Kedeputian Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU untuk mensosialisaikan perkembangan terkini dan yang harus dilakukan sehubungan dengan transisi atas perubahan yang terjadi. Kegiatan ini sukses dilaksanakan

 

 

  pada pada hari Rabu, 20 Februari 2019 bertempat di Ruang Rapat Seminar lt. 3 Kedeputian SNSU BSN Gedung 420 Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan. Pertemuan yang dihadiri sekitar 50 orang Asesor Laboratorium Kalibrasi (Direktorat di Kedeputian SNSU) ini dibuka secara resmi oleh A.  Praba Drijarkara selaku Plt. Direktur Mekanik Kedeputian SNSU

Sosialisasi kebijakan dan dokumen KAN terbaru antara lain: KAN U-01 (Syarat dan Aturan Akreditasi), KAN U-02 (Kategori Temuan), KAN U-03 (Penggunaan Simbol KAN) serta diskusi permasalahan teknis laboratorium kalibrasi disampaikan dengan narasumber Donny Purnomo (Direktur Sistem dan Harmonisasi BSN) dan Herlin Rosdiana (Kasubdit Akreditasi Laboratorium Kalibrasi).

Donny Purnomo lebih lanjut menyampaikan pentingnya peran, kompetensi dan pengalaman para asesor laboratorium kalibrasi serta peneliti metrologi SNSU dalam mengawal pemenuhan persyaratan ISO/IEC 1025: 2017 terkait konsistensi implementasi ruang lingkup dan rekomendasi CMC (calibration and measurement capabilities) laboratorium kalibrasi baik saat proses asesmen maupun pada tahap  pembahasan rapat panitia teknis. Kesempatan ini Donny juga mengingatkan kepada para asesor,  apabila laboratorium kalibrasi mengklaim pengajuan CMC  dengan ketidakpastian yang kecil apalagi jika nilainya lebih kecil dari yang dimiliki laboratorium SNSU maka asesor harus melakukan “risk based asessment” dan melakukan penyaksian untuk memastikan bahwa klaim tersebut benar. Hal ini juga telah didukung dengan kebijakan baru KAN terkait masa akreditasi yang diperpanjang menjadi 5 tahun dalam satu siklus (sebelumnya 4 tahun) dengan konsekuensi penyaksian yang dapat dilakukan kapan saja. 

Pengalaman narasumber menunjukkan perlu adanya leveling untuk layanan kalibrasi di lab SNSU dengan status NMI (yang diterima hanya laboratorium untuk tujuan kalibrasi level 1), sehingga sangat ilmiah jika asesor mempersyaratkan harus adanya double standard (standar kembar) untuk laboratorium kalibrasi dengan layanan level 1 (memiliki resiko tinggi). 

Aspek kritis dalam ISO/IEC17025 yang sering luput dari perhatian  yang juga dibahas antara lain Penguatan penjaminan mutu laboratorium kalibrasi yang diakreditasi. Selama implementasi  proses transisi ke standar ISO/IEC 17025 revisi terbaru, apa saja 

pengendalian mutu internal dan pembandingan eksternal (tidak harus selalu uji banding) yang dilakukan laboratorium. Jika laboratorium menggunakan control chart, asesor harus memastikan apakah data yang dimiliki laboratorium udah cukup represntatif.

Pada sesi berikutnya, Herlin Rosdiana menyampaikan berbagai kasus penyalahgunaan simbol akreditasi dan beberapa kasus terkait pemalsuan sertifikat akreditasi dan sertifikat kalibrasi. Perlu dukungan dan komunikasi yang baik dari stakeholders untuk meminimalkan dan mengantisipasi dampak yang terjadi, agar fungsi kegiatan penilaian kesesuaian dapat murni dirasakan manfaat sebesar-besarnya bagi stakeholders.

Merespon pertanyaan peserta diskusi terkait perbedaan kategori temuan dibandingkan kebijakan sebelumnya, narasumber menginformaasikan bahwa dalam dokumen terbaru KAN U-01 dituang dengan jelas temuan kategori 1 , 2 dan 3. Kategori 1 harus dipahami sepenuhnya oleh asesor bahwa temuan ini bersifat tidak dapat ditutup dengan perbaikan dokumen saja jadi memiliki konsekuensi dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhannya.  Untuk suatu temuan ketidaksesuaian walapun pada dasarnya dapat merujuk ke beberapa klausul dalam kriteria asesmen disarankan hanya merujuk ke satu klausul utama yang tidak memenuhi.  Untuk kategori 3 yang baru hanya bersifat observasi.

Dari kegiatan ini diharapkan fungsi  asesor laboratorium kalibrasi makin dirasakan oleh stakeholders, semakin profesional dalam bertugas dan diharapkan mampu menggali kebutuhan mereka dengan tetap menjaga integritas berpegang pada kode etik asesor. (oleh ditsishar 2019)

 

Berita

Fasilitasi Perdagangan Indonesia, MRA APAC Kembali diperoleh KAN, Untuk 11 Skema Akreditasi di Bidang Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi

Setelah 20 tahun memperoleh pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dari Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang sejak 1 Januari 2019 bergabung dalam organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), Komite Akreditasi Nasional (KAN) dinyatakan. telah berhasil melakukan trasnsisi dari ISO/IEC 17011:2004 ke ISO/IEC 17011:2017. Secara rinci pengakuan yang diperoleh dari APAC adalah untuk (1) laboratorium penguji, (2) laboratorium kalibrasi, (3) lembaga inspeksi dan (4) laboratorium klinik serta penambahan lingkup pengakuan untuk (5) penyelenggara uji profisiensi. Sedangkan perpanjangan pengakuan internasional yang diperoleh dari PAC adalah untuk (1) lembaga sertifikasi sistem manajamen mutu, (2) lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, (3) lembaga sertifikasi produk, (4) lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, (5) lembaga sertifikasi person dan (6) lembaga sertifikasi sistem manajemen keaman informasi.

Read more ...
Kebijakan KAN Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Verifikasi/Validasi Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan kebijakan terkait proses sertifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi (LS) dan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang telah diakreditasi KAN dalam rangka memastikan kesesuaian pelaku usaha atau klien yang telah disertifikasi, diverifikasi atau divalidasi terhadap persyaratan masing-masing skema, sebagai berikut:

Read more ...
Perubahan Kebijakan KAN Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu melakukan perubahan terhadap Kebijakan KAN Nomor 001/KAN/03/2020 dan Kebijakan KAN Nomor 002/KAN/03/2020 yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai berikut:

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.