Indonesian English

ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3/OH&SMS), yang  menggantikan standar OHSAS 18001.

 

Sehubungan dengan hal tersebut BSN dan KAN menyelenggarakan Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018 di Grand City, Surabaya (26/10). Workshop ini menjelaskan materi syarat dan aturan tambahan akreditasi bagi lembaga sertifikasi yang berminat untuk mengoperasionalkan skema sertifikasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018.

Sekretaris Jenderal KAN, Kukuh S. Achmad mengatakan bahwa Badan Audit dan Pemerintah tetap perlu mempersiapkan diri terhadap ISO 45001 ini. Sebab, di Indonesia, kewajiban penerapan SMK3 telah diamanatkan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 pasal 87 ayat 1. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Penerapan SMK3 ini juga untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang relevan; merumuskan kebijakan dan tujuan dengan mengindahkan persyaratan hukum perundangan serta informasi tentang dampak lingkungan penting dan potensi bahaya penting; memenuhi kebutuhan pelanggan melalui efektifitas tindakan dalam sistem Manajemen Mutu dan K3L termasuk proses perbaikan berkesinambungan serta pencegahan atas ketidaksesuaian; mengendalikan aspek-dampak penting lingkungan serta potensi bahaya dari aktivitas, produk dan jasa dari organisasi. Dalam workshop ini juga menghadirkan Adrian Goh (Director of ISO Regional Engagement Initiative-Asia) dari Singapura dengan materinya berjudul The Background of ISO 450001:2018 development.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel, hadir sebagai pembicara Masjuli (Dosen Akamigas Balongan) yang menjelaskan tentang overview ISO 45001:2008 serta Ida Rochmawati (Kepala Seksi Norma SMK3 Kemnaker RI) menjelaskan tentang Gap SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 dan ISO 45001:2018. Sedangkan panel kedua menghadirkan Triningsih Herlinawati (Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi) dengan topik sistem akreditasi dan standardisasi serta overview tata cara akreditasi KAN, bersama dengan Mahardika A. Nusantara (Kepala Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Lingkungan) yg berbicara tentang syarat dan aturan tambahan akreditasi LSSMK3 (DPLS 29). (Awg-Humas, BSN)

 

Sponsor web: diyarbakır escort

Berita

Fasilitasi Perdagangan Indonesia, MRA APAC Kembali diperoleh KAN, Untuk 11 Skema Akreditasi di Bidang Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi

Setelah 20 tahun memperoleh pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dari Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang sejak 1 Januari 2019 bergabung dalam organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), Komite Akreditasi Nasional (KAN) dinyatakan. telah berhasil melakukan trasnsisi dari ISO/IEC 17011:2004 ke ISO/IEC 17011:2017. Secara rinci pengakuan yang diperoleh dari APAC adalah untuk (1) laboratorium penguji, (2) laboratorium kalibrasi, (3) lembaga inspeksi dan (4) laboratorium klinik serta penambahan lingkup pengakuan untuk (5) penyelenggara uji profisiensi. Sedangkan perpanjangan pengakuan internasional yang diperoleh dari PAC adalah untuk (1) lembaga sertifikasi sistem manajamen mutu, (2) lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, (3) lembaga sertifikasi produk, (4) lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, (5) lembaga sertifikasi person dan (6) lembaga sertifikasi sistem manajemen keaman informasi.

Read more ...
Kebijakan KAN Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Verifikasi/Validasi Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan kebijakan terkait proses sertifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi (LS) dan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang telah diakreditasi KAN dalam rangka memastikan kesesuaian pelaku usaha atau klien yang telah disertifikasi, diverifikasi atau divalidasi terhadap persyaratan masing-masing skema, sebagai berikut:

Read more ...
Perubahan Kebijakan KAN Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu melakukan perubahan terhadap Kebijakan KAN Nomor 001/KAN/03/2020 dan Kebijakan KAN Nomor 002/KAN/03/2020 yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai berikut:

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.