Indonesian English

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan beberapa aturan baru di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK), yang juga terkait dengan kompetensi personil KAN. Sekretaris Jenderal KAN Kukuh S. Achmad meminta seluruh personil KAN untuk memahami dan melaksanakan peraturan baru ini, demi menjaga dan meningkatkan kompetensi dan konsistensi kinerja KAN dalam melayani stakeholder.

"KAN telah beroperasi selama 20 tahun. Tentunya KAN harus mampu menjaga dan meningkatkan kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas dalam melaksanakan tugasnya," ujar Kukuh dalam Sosialisasi Kebijakan KAN untuk Asesor dan Panitia Teknis pada Kamis (18/10/2018) di Jakarta.

Beberapa aturan baru tersebut antara lain perubahan persyaratan akreditasi LPK berdasar ISO/IEC 17011:2017, Surat Edaran Penjelasan Transportasi dan Akomodasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018, dan Kode Etik Personil KAN.

 

Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Donny Purnomo menjelaskan, berdasarkan ISO/IEC 17011:2017, KAN melakukan sejumlah penyesuaian, terutama persyaratan untuk mempertahankan saling pengakuan. Salah satunya, penataan sistem manajemen SDM akreditasi. Sesuai dalam ISO/IEC 17011:2017, personel pelaksana layanan akreditasi LPK harus memenuhi sejumlah persyaratan kompetensi.

 

Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi personil KAN, telah dikeluarkan Kode Etik Personil KAN. Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi Triningsih Herlinawati menyampaikan, berdasar kode etik ini, seluruh personil KAN wajib menjaga integritas dalam bersikap, bertindak dan berperilaku. Seluruh personil KAN harus menerapkan prinsip ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kode etik ini berlaku bagi seluruh personil KAN, yaitu Konsil KAN, Panitia Teknis, Asesor, Tenaga Ahli, dan personil pendukung lainnya.

 

Selain aturan-aturan di atas, disampaikan juga perubahan prinsip audit dalam ISO 19011:2018. Asesor Kepala KAN Rustiawan Anis memaparkan, terdapat perubahan prinsip audit, yakni penambahan pendekatan berbasis risiko dalam prinsip audit; perluasan panduan mengelola program audit, termasuk risiko program audit; perluasan panduan melaksanakan audit, khususnya bagian perencanaan audit; perluasan persyaratan kompetensi umum Auditor; penyesuaian terminologi untuk mencerminkan pendekatan ‘proses’ dan bukan objek (hal); penghapusan Annex A  yang mengandung persyaratan kompetensi untuk audit disiplin sistem manajemen yang menjenis (spesifik); serta perluasan Annex B (sekarang menjadi Annex A) untuk memberikan panduan tentang konsep audit (baru) seperti konteks organisasi, kepemimpinan dan komitmen, audit virtual, ketaatan dan rantai pasok.

 

Diharapkan, dengan tersosialisasikannya kebijakan KAN terbaru kepada para asesor dan panitia teknis, kinerja KAN serta kinerja para lembaga sertifikasi dapat lebih baik lagi (Ria-Humas, BSN).

 

 

Berita

Pengakuan Internasional melalui Capaian MLA IAF bagi Skema Akreditasi KAN untuk Lembaga Sertifikasi Person

Berita menggembirakan dari sidang umum gabungan Joint General Assembly dua organisasi internasional yaitu International Accreditation Forum (IAF) dan International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC) yang berlangsung di Singapura tanggal 22 – 31 Oktober 2018 bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memperoleh pengakuan internasional untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person melalui Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di IAF. Perolehan ini menandakan telah diakuinya skema akreditasi dan sertifikasi person yang dioperasikan oleh KAN di level internasional setelah pada tahun 2016 KAN mendapat pengakuan serupa di level Asia Pasifik melalui MLA di Pacific Accreditation Cooperation (PAC). Saat ini anggota IAF yang telah memperoleh MLA untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person adalah 26 (dua puluh enam) negara dari kawasan Eropa dan 7 (tujuh) negara dari kawasan Asia Pasifik. Hal itu berarti bahwa sistem sertifikasi person dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN mampu disejajarkan dengan sertifikasi person dari negara-negara yang telah menandatangani MLA IAF.

Read more ...
Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018

ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3/OH&SMS), yang  menggantikan standar OHSAS 18001.

 

Sehubungan dengan hal tersebut BSN dan KAN menyelenggarakan Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018 di Grand City, Surabaya (26/10). Workshop ini menjelaskan materi syarat dan aturan tambahan akreditasi bagi lembaga sertifikasi yang berminat untuk mengoperasionalkan skema sertifikasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.