Indonesian English

Saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UAE) masih terkendala karena adanya persyaratan yang mengharuskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology/ESMA. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar Uni Emirat Arab seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, dan flavour and food ingredientsakan terhambat.

 

Maka, dalam rangka memfasilitasi perusahaan Indonesia agar dapat melakukan eskpor ke wilayah UAE, Badan Standardisasi Nasional/BSN melalui Komite Akreditasi Nasional/KAN melakukan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal dengan ESMA.

 

Pengembangan kerjasama BSN/KAN dengan ESMA dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandangani oleh Kepala BSN selaku Ketua KAN Bambang Prasetya dan Director General ESMA, Abdulla Abdelqader Al Maeeni, Senin (23/07/2018) di Jakarta. Penandatangan kerjasama juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPJPH-Kementerian Agama, Delegasi ESMA, LPPOM MUI dan Perusahaan produk pangan di Indonesia.

 

Dalam isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa ESMA mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan standar UAE. Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong para produsen Indonesia untuk memperluas pasar ke UAE sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

“Dengan ditandatanganinya kerjasama, maka KAN selanjutnya akan melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UAE dan melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan,”ujar Bambang.

 

Perlu diketahui, perdagangan produk halal di dunia diperkirakan akan semakin meningkat sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Global Islamic Economic Gateway. Survey tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pasar global untuk produk pangan halal mencapai 16.6 % dari pasar global (1.173 milyar USD) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 18.3% di tahun 2020 sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk Muslim yang diperkirakan akan mencapai 20% dari jumlah total populasi seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan produk halal akan menjadi peluang investasi yang signifikan dan berkembang.

 

Survey tersebut juga melaporkan 5 (lima) negara pengekspor produk pangan halal terbesar namun bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu Brazil, India, Argentina, Rusia dan Perancis, sedangkan 5 (lima) negara pengimpor terbesar adalah Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Indonesia dan Mesir (Global Islamic Economy Report 2016/2017).  

 

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal mengingat jumlah penduduk Muslim yang mencapai 85,2 persen atau sebanyak 221 jiwa dari total penduduk 260 juta jiwa penduduk, yang memasukkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini juga seiring dengan dan semakin berkembangnya usaha baik tingkat kecil maupun skala besar khususnya yang terkait dengan produk pangan.(humas)

Berita

Pengakuan Internasional melalui Capaian MLA IAF bagi Skema Akreditasi KAN untuk Lembaga Sertifikasi Person

Berita menggembirakan dari sidang umum gabungan Joint General Assembly dua organisasi internasional yaitu International Accreditation Forum (IAF) dan International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC) yang berlangsung di Singapura tanggal 22 – 31 Oktober 2018 bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memperoleh pengakuan internasional untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person melalui Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di IAF. Perolehan ini menandakan telah diakuinya skema akreditasi dan sertifikasi person yang dioperasikan oleh KAN di level internasional setelah pada tahun 2016 KAN mendapat pengakuan serupa di level Asia Pasifik melalui MLA di Pacific Accreditation Cooperation (PAC). Saat ini anggota IAF yang telah memperoleh MLA untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person adalah 26 (dua puluh enam) negara dari kawasan Eropa dan 7 (tujuh) negara dari kawasan Asia Pasifik. Hal itu berarti bahwa sistem sertifikasi person dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN mampu disejajarkan dengan sertifikasi person dari negara-negara yang telah menandatangani MLA IAF.

Read more ...
Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018

ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3/OH&SMS), yang  menggantikan standar OHSAS 18001.

 

Sehubungan dengan hal tersebut BSN dan KAN menyelenggarakan Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018 di Grand City, Surabaya (26/10). Workshop ini menjelaskan materi syarat dan aturan tambahan akreditasi bagi lembaga sertifikasi yang berminat untuk mengoperasionalkan skema sertifikasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018.

Read more ...
KAN memperbaharui Protokol Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Tim Asesmen

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 40 tahun 2018, wajib bayar (LPK) berkewajiban untuk membiayai konsumsi, transportasi dan akomodasi dalam pelaksanaan asesmen berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Perbedaan biaya yang diberikan oleh LPK kepada Asesor berpotensi adanya gratifikasi, berupa kelebihan biaya yang diberikan kepada Asesor. 

Dalam rangka mencegah terjadinya pemberian gratifikasi dalam kegiatan asesmen tersebut, KAN menerbitkan Protokol Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Tim Asesmen, dan juga contoh penjelasan mengenai biaya-biaya tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no 37/PMK.02/2018.

Penerbitan protokol ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan integritas LPK dan asesor KAN.

Lampiran : Protokol Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Tim Asesmen

Jaga Konsistensi Kinerja KAN, Personil Diminta Tingkatkan Kompetensi

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan beberapa aturan baru di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK), yang juga terkait dengan kompetensi personil KAN. Sekretaris Jenderal KAN Kukuh S. Achmad meminta seluruh personil KAN untuk memahami dan melaksanakan peraturan baru ini, demi menjaga dan meningkatkan kompetensi dan konsistensi kinerja KAN dalam melayani stakeholder.

Read more ...
Dukung Revolusi Industri 4.0, KAN Susun Kebijakan Baru

Memasuki era Revolusi Industri Ke 4, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan posisi daya saing Indonesia dari urutan ke-41 menjadi urutan ke-39 dunia dari 138 negara yang tercatat pada Global Competitiveness Report tahun 2016-2017. Salah satu langkahnya adalah dengan membuat peta jalan Industri 4.0 sebagai salah satu agenda nasional Bangsa Indonesia.

Read more ...
KAN dan BAPETEN Berkomitmen untuk Memfasilitasi Penilaian Kesesuaian Bidang Ketenaganukliran

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang diwakili  Ir.  Budi Rohman,  M. Sc.  Selaku Direktur Perizinan danan Bahan Nuklir,  dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diwakili Triningsih Herlinawati,  S. P.,  M.Si. Selaku Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Penandatanganan ini dilakukan di Hotel Cambridge,  Medan - Sumatera Utara pada hari senin tanggal 24 September 2018.

Read more ...
Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 20% dari tahun 2016. Tercatat kecelakaan kerja di Indonesia pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus. Hal ini tidak boleh terulang di kemudian hari. Perusahaan harus menerapkan sistem yang dapat menjamin keselamatan pekerjanya.

Untuk mendukung penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja (LS SMK3) di kantor BSN, Jakarta  pada 17-21 September 2018. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan infrastruktur guna mendukung skema akreditasi LS SMK3. Direncanakan, skema ini akan diresmikan dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional 2018 di Surabaya pada bulan Oktober mendatang. 

Read more ...
Workshop Skema Sertifikasi PPIU Bagi Calon LS PPIU

Menindaklanjuti telah diluncurkannya skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) dan skema sertifikasi PPIU, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan yang berbentuk workshop skema sertifikasi PPIU dengan tema Penyesuaian Kompetensi Personil calon Lembaga Sertifikasi PPIU pada hari Kamis – Jumat 13-14 Agustus 2018 di Ruang Komisi Utama, Gedung 2 BPPT Jakarta Pusat.

Diikuti oleh 19 lembaga sertifikasi, workshop ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk fasilitasi kepada calon LS PPIU untuk mempersiapkan operasional pelayanan skema sertifikasi PPIU.  Diharapkan LS PPIU telah menerapkan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 dan telah mempersiapkan personilnya sebagai pemenuhan persyaratan utama LS PPIU serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan KAN.

Read more ...
Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) untuk mendukung program pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Umrah di Indonesia melalui sistem akreditasi skema LSPPIU yang memastikan lembaga sertifikasi kompeten, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, responsif terhadap keluhan, dan memiliki pendekatan terhadap risiko, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Akreditasi LS PPIU pada 20-21 Agustus 2018 di Ruang Merak BSN, Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat.

Read more ...
Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA

 

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/V GRK) untuk mendukung program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) Environment Project INS13801 mengadakan kegiatan Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA pada 13 - 16 Agustus 2018 di Hotel Four Point, Jakarta Pusat.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.