Indonesian English

Kewajiban haji dan keterbatasan kuota haji menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian melakukan ibadah umroh untuk mengunjungi tanah suci Makkah Al Mukaromah.  Di lain sisi, karena jumlah Jemaah ibadah umrah yang besar dan meningkat setiap tahunnya, saat ini banyak pihak yang tertarik untuk menyelenggarakan ibadah umrah. 

 

Belakangan ini, kita mendapati banyaknya laporan dan permasalahan pemberangkatan jamaah umroh.  Persaingan bisnis antar penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dengan melakukan penjualan paket semurah mungkin dan manajemen yang tidak profesional telah mengorbankan kepentingan jamaah terkait kepastian keberangkatan ibadah umrah dan kualitas pelayanan yang diberikan.

 

Skema sertifikasi yang diinisiasi oleh Kemenag RI ini, dimaksudkan untuk menjaga kualitas penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU), dengan melibatkan lembaga sertifikasi pihak ketiga yang kompeten dan independen untuk menilai penyelenggaraan ibadah umroh terebut serta melibatkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mengawasi kegiatan sertifikasi tersebut.

 

Pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi PPIU (LSPPIU) menggunakan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 sebagai persyaratan utama LSPPIU disamping persyaratan lainnya yang disusun KAN untuk diberlakukan kepada lembaga sertifikasi PPIU. 

 

Kriteria audit yang dikembangkan dalam skema sertifikasi PPIU yang mencakup aspek administrasi, manajemen dan kepatuhan; Finansial; Sarana dan Prasarana; SDM dan Kualitas Pelayanan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.

Diharapkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan sektor publik dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia.

Berita

Pengakuan Internasional melalui Capaian MLA IAF bagi Skema Akreditasi KAN untuk Lembaga Sertifikasi Person

Berita menggembirakan dari sidang umum gabungan Joint General Assembly dua organisasi internasional yaitu International Accreditation Forum (IAF) dan International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC) yang berlangsung di Singapura tanggal 22 – 31 Oktober 2018 bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memperoleh pengakuan internasional untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person melalui Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di IAF. Perolehan ini menandakan telah diakuinya skema akreditasi dan sertifikasi person yang dioperasikan oleh KAN di level internasional setelah pada tahun 2016 KAN mendapat pengakuan serupa di level Asia Pasifik melalui MLA di Pacific Accreditation Cooperation (PAC). Saat ini anggota IAF yang telah memperoleh MLA untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person adalah 26 (dua puluh enam) negara dari kawasan Eropa dan 7 (tujuh) negara dari kawasan Asia Pasifik. Hal itu berarti bahwa sistem sertifikasi person dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN mampu disejajarkan dengan sertifikasi person dari negara-negara yang telah menandatangani MLA IAF.

Read more ...
Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018

ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3/OH&SMS), yang  menggantikan standar OHSAS 18001.

 

Sehubungan dengan hal tersebut BSN dan KAN menyelenggarakan Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018 di Grand City, Surabaya (26/10). Workshop ini menjelaskan materi syarat dan aturan tambahan akreditasi bagi lembaga sertifikasi yang berminat untuk mengoperasionalkan skema sertifikasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.