Indonesian English

 

Mulai 1 Januari 2019 dunia akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di kawasan Asia Pasifik akan memulai hari baru dengan telah terbentuknya Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC). APAC merupakan gabungan dua organisasi kerjasama badan akreditasi LPK di kawasan Asia Pasifik, yaitu Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) yang menangani akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang menangani akreditasi berbagai jenis lembaga sertifikasi. Persetujuan pembentukan organisasi baru tersebut terwujud melalui voting oleh seluruh anggota APLAC dan PAC pada APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang dilaksanakan di Kyoto Jepang pada tanggal 1-9 Juni 2018, tepatnya di Kyoto International Convention Center, sebuah tempat bersejarah dimana dilakukan penandatanganan Kyoto Protocol pada tahun 1997.  Di antara tujuan-tujuan yang lain, tujuan utama pembentukan APAC adalah untuk mempermudah konsolidasi dan memperkuat posisi oganisasi badan akreditasi di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis di kawasan internasional.

Dalam perjalanannya, organisasi APLAC yang penandatanganan MoU pembentukannya dilakukan di Jakarta 25 tahun yang lalu telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangement / MRA) di antara badan akreditasi yang menjadi anggota untuk skema akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisensi dan produsen baan acuan. Sampai Juni 2018, 39 dari 64 badan akreditasi anggota APLAC telah menandatangani APLAC MRA yang intinya adalah merealisasikan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian (sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, dll). Sementara itu organisasi PAC juga telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (multilateral recognition arrangement / MLA) untuk sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk, sertifikasi person dan validasi/verifikasi gas rumah kaca. Sampai Juni 2018, 25 dari 34 badan akreditasi anggota PAC telah menandatangani PAC MLA. Seperti yang disepakati dalam APLAC MRA, PAC MLA juga memberikan kerangka saling pengakuan hasil sertifikasi di kawasan Asia Pasifik.

 

 

Di dalam forum APLAC dan PAC, Indonesia diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN telah menjadi anggota APLAC dan PAC sejak kedua organisasi tersebut didirikan pada tahun sembilan puluhan. Sampai dengan Juni 2018, KAN telah mendapat pengakuan di kawasan regional Asia Pasifik dengan menjadi penandatangan APLAC MRA untuk 5 skema akreditasi, yaitu laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik , lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profisiensi. KAN juga telah mendapat pengakuan di kawasan regional Asia Pasifik dalam kerangka PAC MLA untuk untuk 7 skema akreditasi, yaitu sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (ISO 14001),sertifikasi produk, sistem manajemen keamanan pangan (ISO 22000), sertifikasi person, sistem manajemen energi (ISO 50001) dan sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001).

 

 

APLAC/PAC Joint Annual Meetings 2018 yang diadakan di Kyoto kali ini, baik APLAC maupun PAC melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan di masing-masing komite yang dimiliki sebelum nantinya akan direformulasikan dalam organisasi baru APAC. Agenda utama APLAC diantaranya adalah sidang Technical Committee, Proficiency Testing Committee, MRA Council dan APLAC General Assembly. Sedangkan agenda utama PAC diantaranya adalah sidang working group untuk produk, gas rumah kaca, person, halal, MLA Management Committee dan PAC Plenary. Dalam APLAC/PAC Joint Annual Meetings 2018, delegasi Indonesia yang diwakili KAN dipimpin oleh Kukuh S. Achmad, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN selaku Sekretaris Jenderal KAN.

Dengan telah terbentuknya APAC yang akan mulai beroperasi awal tahun depan, seluruh badan akreditasi di kawasan Asia Pasifik yang menjadi anggota diharapkan dapat lebih berperan optimal dalam memfasilitasi stakeholder, terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan perwujudan perdagangan antar negara yang lebih fair (KAN).(KSA/TH)

Berita

Pengakuan Internasional melalui Capaian MLA IAF bagi Skema Akreditasi KAN untuk Lembaga Sertifikasi Person

Berita menggembirakan dari sidang umum gabungan Joint General Assembly dua organisasi internasional yaitu International Accreditation Forum (IAF) dan International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC) yang berlangsung di Singapura tanggal 22 – 31 Oktober 2018 bahwa Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memperoleh pengakuan internasional untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person melalui Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di IAF. Perolehan ini menandakan telah diakuinya skema akreditasi dan sertifikasi person yang dioperasikan oleh KAN di level internasional setelah pada tahun 2016 KAN mendapat pengakuan serupa di level Asia Pasifik melalui MLA di Pacific Accreditation Cooperation (PAC). Saat ini anggota IAF yang telah memperoleh MLA untuk Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person adalah 26 (dua puluh enam) negara dari kawasan Eropa dan 7 (tujuh) negara dari kawasan Asia Pasifik. Hal itu berarti bahwa sistem sertifikasi person dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN mampu disejajarkan dengan sertifikasi person dari negara-negara yang telah menandatangani MLA IAF.

Read more ...
Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018

ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3/OH&SMS), yang  menggantikan standar OHSAS 18001.

 

Sehubungan dengan hal tersebut BSN dan KAN menyelenggarakan Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018 di Grand City, Surabaya (26/10). Workshop ini menjelaskan materi syarat dan aturan tambahan akreditasi bagi lembaga sertifikasi yang berminat untuk mengoperasionalkan skema sertifikasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018.

Read more ...
KAN memperbaharui Protokol Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Tim Asesmen

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 40 tahun 2018, wajib bayar (LPK) berkewajiban untuk membiayai konsumsi, transportasi dan akomodasi dalam pelaksanaan asesmen berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Perbedaan biaya yang diberikan oleh LPK kepada Asesor berpotensi adanya gratifikasi, berupa kelebihan biaya yang diberikan kepada Asesor. 

Dalam rangka mencegah terjadinya pemberian gratifikasi dalam kegiatan asesmen tersebut, KAN menerbitkan Protokol Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Tim Asesmen, dan juga contoh penjelasan mengenai biaya-biaya tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no 37/PMK.02/2018.

Penerbitan protokol ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan integritas LPK dan asesor KAN.

Lampiran : Protokol Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Tim Asesmen

Jaga Konsistensi Kinerja KAN, Personil Diminta Tingkatkan Kompetensi

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan beberapa aturan baru di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK), yang juga terkait dengan kompetensi personil KAN. Sekretaris Jenderal KAN Kukuh S. Achmad meminta seluruh personil KAN untuk memahami dan melaksanakan peraturan baru ini, demi menjaga dan meningkatkan kompetensi dan konsistensi kinerja KAN dalam melayani stakeholder.

Read more ...
Dukung Revolusi Industri 4.0, KAN Susun Kebijakan Baru

Memasuki era Revolusi Industri Ke 4, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan posisi daya saing Indonesia dari urutan ke-41 menjadi urutan ke-39 dunia dari 138 negara yang tercatat pada Global Competitiveness Report tahun 2016-2017. Salah satu langkahnya adalah dengan membuat peta jalan Industri 4.0 sebagai salah satu agenda nasional Bangsa Indonesia.

Read more ...
KAN dan BAPETEN Berkomitmen untuk Memfasilitasi Penilaian Kesesuaian Bidang Ketenaganukliran

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang diwakili  Ir.  Budi Rohman,  M. Sc.  Selaku Direktur Perizinan danan Bahan Nuklir,  dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diwakili Triningsih Herlinawati,  S. P.,  M.Si. Selaku Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Penandatanganan ini dilakukan di Hotel Cambridge,  Medan - Sumatera Utara pada hari senin tanggal 24 September 2018.

Read more ...
Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 20% dari tahun 2016. Tercatat kecelakaan kerja di Indonesia pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus. Hal ini tidak boleh terulang di kemudian hari. Perusahaan harus menerapkan sistem yang dapat menjamin keselamatan pekerjanya.

Untuk mendukung penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja (LS SMK3) di kantor BSN, Jakarta  pada 17-21 September 2018. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan infrastruktur guna mendukung skema akreditasi LS SMK3. Direncanakan, skema ini akan diresmikan dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional 2018 di Surabaya pada bulan Oktober mendatang. 

Read more ...
Workshop Skema Sertifikasi PPIU Bagi Calon LS PPIU

Menindaklanjuti telah diluncurkannya skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) dan skema sertifikasi PPIU, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan yang berbentuk workshop skema sertifikasi PPIU dengan tema Penyesuaian Kompetensi Personil calon Lembaga Sertifikasi PPIU pada hari Kamis – Jumat 13-14 Agustus 2018 di Ruang Komisi Utama, Gedung 2 BPPT Jakarta Pusat.

Diikuti oleh 19 lembaga sertifikasi, workshop ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk fasilitasi kepada calon LS PPIU untuk mempersiapkan operasional pelayanan skema sertifikasi PPIU.  Diharapkan LS PPIU telah menerapkan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 dan telah mempersiapkan personilnya sebagai pemenuhan persyaratan utama LS PPIU serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan KAN.

Read more ...
Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) untuk mendukung program pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Umrah di Indonesia melalui sistem akreditasi skema LSPPIU yang memastikan lembaga sertifikasi kompeten, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, responsif terhadap keluhan, dan memiliki pendekatan terhadap risiko, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Akreditasi LS PPIU pada 20-21 Agustus 2018 di Ruang Merak BSN, Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat.

Read more ...
Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA

 

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/V GRK) untuk mendukung program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) Environment Project INS13801 mengadakan kegiatan Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA pada 13 - 16 Agustus 2018 di Hotel Four Point, Jakarta Pusat.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.